Tim Menko Polhukam Kunjungi Kaltim, Kaji IKN dari Sisi Astragatra

img

(Tim Menko Pukhukam melakukan kunker ke Kalimantan Timur)


SAMARINDA-Kalimantan Timur mendapat kunjungan kerja Tim Menko Polhukam dalam rangka kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN).

Tim Menko Polhukam dipimpin Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup.

Turut dalam rombongan Staf Ahli Menko Polhukam lainnya yakni Irjen Pol Agung Makbul (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi), Mayjen TNI Alfret Denny D Tuejeh (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi),  Asmarni (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan Tim Menko Polhukam dan sangat berharap  bimbingan pusat demi kelancaran rencana pemindahan IKN ini," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim  Bidang Polhukam Wahyu Widhi Heranata saat mewakili Gubernur Kaltim menerima kunjungan kerja Tim Menko Polhukam di Ruang Rapat Tepian II, Rabu (25/11/2020).

Sementara Laksda TNI Yusup menyampaikan kehadiran mereka ke Kaltim  dalam tujuan mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari sisi Astragatra. Yakni sebuah konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya.

“Pengkajian Astragatra ini terdiri dari aspek alamiah (Tri Gatra) dan aspek sosial (Panca Gatra). Sehingga gabungan dari keduanya ini menjadi Astagatra,” kata Laksda TNI Yusup.

Tri Gatra meliputi gatra geografi, gatra kekayaan alam dan gatra kependudukan. Sementara Panca Gatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Sedangkan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Agung Makbul menambahkan alasan penetapan Kaltim sebagai calon ibu kota negara tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor lain. Antara lain sejarah (kerajaan pertama di Indonesia), filosofis, yuridis dan sosial.

“Empat faktor ini juga menjadi pertimbangan penting, mengapa Kalimantan Timur yang kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo,” tukasnya.

Wacana pemindahan ibu kota negara sesungguhnya bukan isu baru. Rencana ini sudah bergulir sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi yang digadang-gadang itu mulai dari Palangkaraya di Kalteng, Jonggol di Bogor, Sidrap di Sulawesi, Banyumas di Jawa Tengah dan terakhir Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. (mar/poskotakaltimnews.com)